Banyak penelitian dan laporan yang mencatat dengan jelas bahwa sesudah Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) muncul, otomatis denyut nadi perekonomian di daerah di mana aksi itu terjadi menjadi macet bahkan terhenti sama sekali. Pemerintah Pusat berupaya untuk menciptakan situasi keamanan dari ancaman kelompok-kelompok yang terus merongrong, agar berbagai program pembangunan dan pemberian peluang bagi loncatan kemajuan dapat segera diraih.
Penciptaan keamanan saja tidaklah cukup bila tidak segera dibuka berbagai kanal penting ke arah pembangunan, misalnya ruang pembicaraan dan perundingan dengan semua pihak, upaya-upaya konsiliasi akibat konflik berkepanjangan dan tercapainya konsensus di kalangan para pemangku kepentingan di Papua untuk bagaimana membawa masa depan Papua yang lebih baik.
Jakarta, 21 Desember 2021. Dalam publikasi Papua Road Map (2009) dinyatakan bahwa akar permasalahan di Papua begitu kompleks dan beragam. Di antara yang menonjol adalah masalah peminggiran diskriminasi, kurangnya distribusi dan jasa yang diberikan kepada orang Papua. Selain itu pembangunan infrastruktur sosial termasuk aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan keterlibatan pelaku ekonomi warga asli masih rendah. Lebih jauh lagi integrasi Papua secara ekonomi, sosial dan budaya masih belum tuntas. Persoalan-persoalan tersebut hanya dapat diatasi dengan melakukan pembangunan yang menyeluruh, terencana dan memberi manfaat bagi semua. Namun tampaknya hal itu tidak bisa terlaksana secara penuh akibat masih adanya persoalan keamanan di Papua hingga dewasa ini. Selama ini Papua memang tak henti-hentinya didera oleh persoalan-persoalan keamanan sebagai ulah dari KKB (kelompok Kriminal bersenjata). Aksi-aksi dari pengacau keamanan yang menuntut kemerdekaan mereka, tidak saja memberi dampak buruk bagi program-program pendidikan, namun juga menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah.
Akibat konflik di Papua, selama tahun 2019 saja, ada 61 orang warganya yang diketahui tewas. Belum lagi yang tidak dilaporkan. Dalam situasi konflik seperti itu. masyarakat merasa terintimidasi dan merasa takut disandera, bahkan dibunuh oleh pihak-pihak yang bertikai. Posisi masyarakat memang lemah karena posisinya terhimpit antar dua posisi ekstrim yang sedang bertikai tersebut. Dalam hal ini nyata sekali ada banyak persoalan hukum dan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) akibat konflik yang terjadi antara pasukan keamanan dan masyarakat sipil. Selain itu, situasi sekarang ini menunjukkan masyarakat mudah terprovokasi untuk hal-hal yang sebenarnya sensitif. Dampak yang juga makin mendalam adalah timbul dan meluasnya trauma yang akut di kalangan masyarakat luas.
Tanpa faktor keamanan yang kondusif, upaya-upaya membangun Papua yang didambakan dalam semangat otonomi semakin lama semakin dirasakan sebagai sesuatu yang mustahil dapat terlaksana. Kehidupan yang normal dan nyaman, yang selalu dapat ditingkatkan taraf nya dapat saja terjadi namun tidak jarang sulit diciptakan. Alih-alih menyamai situasi di provinsi-provinsi lain di Indonesia, untuk dapat bertahan saja, bagi masyarakat lokal di Papua sudah sulit ditempuh.
Kehidupan normal dan program pembangunan
Bila keamanan yang kondusif lama tidak dapat tercapai, maka bukan saja tidak ada kehidupan yang normal atau pembangunan yang mulus dioperasikan, tapi juga menyebabkan langkah kedamaian dan perdamaian di dalam masyarakat bisa terganggu. Konflik dan kerusuhan dan ketiadaan rasa aman menimbulkan rasa kecurigaan dan tidak saling percaya antara masyarakat lokal dengan Pemerintah lokal maupun pemerintah pusat pada umumnya di Indonesia. Yang jelas, hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena dapat menjadi ancaman besar bagi Indonesia secara global. Dengan terciptanya situasi keamanan suatu wilayah yang kondusif dan dijamin maka berbagai aktivitas pembangunan dapat dilaksanakan dan diperluas. Banyak penelitian dan laporan yang mencatat dengan jelas bahwa sesudah Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) muncul, otomatis denyut nadi perekonomian di daerah di mana aksi itu terjadi menjadi macet bahkan terhenti sama sekali.
Adanya konflik sering menyebabkan titik-titik kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah lama dibina juga menjadi lumpuh karena terkena dampaknya dan dan akan berakibat fatal menjadi mati. Media selalu melaporkan bahwa bila aksi KKB terjadi, maka yang terkena imbasnya secara langsung jatuh pada masyarakat lokal sendiri. Apalagi bila dalam aksi juga dilakukan pula aksi pembakaran sekolah. Selain itu tidak jarang jatuh korban tidak berdosa karena ada ditengah-tengah konflik dan baku tembak antara aparat keamanan dengan KKB tersebut. Bila aksi-aksi KKB yang sekarang mulai diberi label sebagai organisasi teroris bisa diatasi bahkan dihabisi, maka Papua jelas menjadi daerah yang akan aman seperti propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Situasi aman akan memberikan efek penting bagi mereka agar terintegrasi dalam masyarakat, dengan melibatkan semua shareholder seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh publik.
Baca Juga : Menko Polhukam: Daerah Otonomi Baru Papua untuk Perkuat NKRI
Infrastruktur pendidikan rusak dan terbengkalai
Dengan dibakarnya sekolah di Kampung Julukoma, Beoga kabupaten Puncak, oleh KKB misalnya, telah timbul kerugian besar hingga berjumlah miliar rupiah. Belum lagi dengan terbunuhnya dua orang guru, yang berarti sumber daya manusia yang diperlukan di kawasan pedalaman Papua terguncang. Situasi keamanan yang tidak kondusif tanpa disadari telah mengganggu leleluasaan anak bersekolah secara damai.Selama ini bila aksi KKB terjadi, maka banyak keluarga, termasuk anak-anak mereka yang sangat menderita, terpaksa harus mengungsi selama berbulan-bulan ke tempat yang aman dengan tantangan dapat menghadapi kesehatan, bahkan kematian yang tidak terelakkan.
Padahal di sisi lain mereka tidak dapat bekerja dengan semestinya dibanding bila mereka tidak harus menyelamatkan diri ke tempat lain. Selama ini selalu ada keprihatian bahwa mayoritas anak Papua tidak berdaya karena tidak ada sistem pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kondusif.
Dampak-Dampak lain
Adanya konflik keamanan juga akan banyak mengganggu mobilitas masyarakat, pasokan BBM yang terhambat bila terjadi konlik, bahkan tidak jarang terjadi aneka penjarahan dari bisnis-bisnis setempat. Dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan yang baik di Papua, jelas akan berpengaruh bwsar bagi jalanannya kemajuan perekonomian, usaha-usaha meningkatkan dunia pendidikan, kehidupan yang nyaman dan pasti, serta dapat bekerja tanpa harus disertai rasa was-was. Pihak yang paling menderita adalah masyarakat lokal karena kehilangan penghasilan akibat persoalan ekonomi.
Pemerintah selama ini sebenarnya telah membangun recana-rencana pembangunan infrastruktur di Papua. Pembangunan infrastruktur yang menjadi basis dari terciptanya kesejahteraan jangka panjang hanya dapat dioperasikan di Papua dengan adanya jaminan keamanan.Selain menghadapi persoalan KKB, sebenarnya di Papua masih juga terjadi konflik horisontal dan perang di antara suku Papua yang berbeda-beda. Papua sudah lama tertinggal, tidak saja dalam lingkup Indonesia namun juga dalam lingkup peradaban internasional.
Pemerintah Pusat berupaya untuk menciptakan situasi keamanan dari ancaman kelompok-kelompok yang terus merongrong, agar berbagai program pembangunan dan pemberian peluang bagi loncatan kemajuan dapat segera diraih. Penciptaan keamanan saja tidaklah cukup bila tidak segera dibuka berbagai kanal penting ke arah pembangunan, misalnya ruang pembicaraan dan perundingan dengan semua pihak, upaya-upaya konsiliasi akibat konflik berkepanjangan dan tercapainya konsensus di kalangan para pemangku kepentingan di Papua untuk bagaimana membawa masa depan Papua yang lebih baik. Bila situasi kondusif keamanan itu terjamin, maka upaya orang Papua untuk melompat dari ketertinggalan dapat menjadi nyata.
Lebih jauh lagi, Papua juga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan akut yang dihadapi meski tidak sama dengan propinsi-propinsi lain.Papua juga harus menyadari memiliki banyak keistimewaaan sebagai wilayah paling Tmur di Indonesia berkat keunikan dan segala macam kekayaan alam, tradisi dan budaya, semuanya menunggu untuk dapat dikelola bersama demi kemaslahatan bersama Papua dalam kerangka NKRI. Terjaminnya keamanan yang terkendali, dapat digunakan untuk mengupayakan upaya menciptakan sumber daya manusia yang masih menjadi masalah utama pembangunan di Papua.
Bila keadaan cukup kondusif, maka warga Papua akan bisa menangkap lebih jauh lagi peluang-peluang apabila situasi keamanan yang kondusif semakin tercipta dan berkesinambungan untuk pembangunan Papua. Adanya keamanan dan penegakan hukum yang terjamin juga akan memudahkan pemerintah untuk menjadi standar kesehatan dan sanitasi yang prima. Bila faktor keamanan akhirnya dapat diciptakan, maka tiga pilar penting di Tanah Papua terdiri dari Pemerintah Daerah, DPR sn majelis rakyat Papua itu, akan dapat bahu-membahu membangun sinergi dan koordinasi dalam pembangun seluruh masyarakat. (Isk – dari berbagai sumber)