Glasgow – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/karbon dalam rangka memerangi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang harus dihadapi bersama dan semakin intensif baik secara internasional maupun nasional di Indonesia.
Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia mampu memenuhi komitmennya dalam Paris Agreement 2030 untuk menurunkan emisi sebesar 29%. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).
Komitmen ini kemudian dikukuhkan sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020-2024 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam pengendalian iklim. Laju deforestasi kita saat ini adalah yang terendah dalam 20 tahun, laju kebakaran hutan telah turun hingga 82%. Indonesia juga akan merestorasi 64.000 hektar mangrove. sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 34 kali lebih banyak daripada lahan gambut,” kata Presiden Jokowi pada Konferensi Para Pihak (COP) PBB tentang perubahan iklim ke-26 di Glasgow, Skotlandia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum (PUPR) Basuki Hadimuljono yang hadir sebagai delegasi pada COP26 di Glasgow, mengikuti sejumlah agenda, antara lain mendampingi Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum bersama British CEO, Ministerial Talks COP26 bertajuk “Achieving Ambitious Target on GHG Emission Reduction”, pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Selatan, dan menjadi salahsatu pembicara dalam Asian Water Council (AWC) on Special Session “High Level Roundtable” serta menjadi pembicara dalam acara Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Inggris dan Glasgow Raya.
Sebagai bagian dari diskusi tingkat menteri COP26 pada Senin (11/1/2021), Menteri Basuki mengatakan bahwa sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengatasi masalah lingkungan, kementerian PUPR terus berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip green building, building) dalam berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan, seperti pembangunan pasar tradisional, stadion dan apartemen (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah pengelolaan.
“Kami telah mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building) melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kami juga terus melakukan penigkatan sertifikasi bangunan gedung hijau dengan menugaskan pelatih dan asesor serta mengembangkan kemampuan instruktur teknis untuk evaluasi kinerja bangunan,” kata Menteri Basuki.
Di bidang persampahan, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terus mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga target perkotaan yang terlayani dapat tumbuh dari 60% pada 2016 menjadi 100% pada 2024.
“Kami juga terus melanjutkan proyek sanitasi berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R yakni Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reuse, Reduce, dan Recycle di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR juga berupaya meminimalisir pencemaran dari pembuangan sampah rumah tangga, seperti di sungai Citarum, dengan memodernisasi pembuangan sampah dengan sistem pengelolaan gas landfill dengan teknologi flaring, seperti memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar turunan sampah. (RDF) di Cilacap, serta penggunaan sampah plastik dalam pembangunan jalan yang mencapai 22,7 km pada 2019-2020.
Dengan langkah berbeda tersebut, Menteri Basuki optimis mampu memberikan dukungan pengurangan emisi karbon dengan potensi 58% di sektor konstruksi dan 5% di sektor limbah.
“Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report on Climate Change (2017), operasional gedung menyumbang hingga 72% emisi karbon dioksida di kawasan perkotaan. Selain itu, pembangunan gedung juga menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya dunia dengan menggunakan 40% dari total energi global dan 12% dari total pasokan air bersih,” tuturnya.
Terkait adaptasi perubahan iklim, Menteri Basuki juga mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur ketahanan air melalui pembangunan 61 bendungan dan pembangunan tanggul dan tanggul di pantai utara Jawa untuk melindungi kota-kota pesisir Jakarta, Semarang. , Pekalongan dan daerah lainnya dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
“Kementerian PUPR juga telah membangun Terowongan Air Nanjung di hulu DAS Citarum yang mencegah banjir di Wilayah Metropolitan Bandung dengan meningkatkan kapasitas aliran air dari 570 menjadi 650 meter kubik per detik,”ungkapnya.