Site icon Risalahnegeriku

Mengenal Ekonomi Maritim Indonesia

InaNegeriku – Selain terkenal kekayaan alam dari hutan, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim karena wilayah laut yang luas. Oleh karena itulah Indonesia menerapkan ekonomi maritim dalam pengelolaannya.

Banyak sekali sumber daya alam yang berasal dari laut harus diintegrasikan dengan baik sehingga pembangunan ekonomi negara lebih merata. Seperti apa perekonomian maritim itu? Simak penjelasannya.

Mengenal Apa Itu Ekonomi Maritim 

Ekonomi maritim adalah berbagai jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir laut dan wilayah sekitarnya. Pengertian lainnya adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara kepulauan demi memeratakan ekonomi pembangunan.

Apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi di dalamnya antara lain industri kapal, pelelangan ikan, pariwisata laut atau pantai dan juga pelabuhan. Penerapan ekonomi maritim ini tentu saja tepat dilakukan di Indonesia.

Luas wilayah laut di Indonesia yaitu 5,8 juta km berpotensi memiliki sumber daya laut yang melimpah. Hanya saja baru 10% saja yang bisa dikerjakan, oleh karena itu pengembangan dibutuhkan dibutuhkan.

Pengertian ekonomi maritim pun tepat diterapkan untuk bisa mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya laut yang ada di Indonesia. Demi terlaksananya pengembangan, ada beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia.

Baca Juga: Pentingnya Pelabuhan Wujudkan Ekonomi Maritim Indonesia

5 Pilar Utama dalam Pembangunan Industri Maritim Indonesia

Demi berhasilnya kebijakan yang telah dicanangkan, industri maritim Indonesia mengacu pada lima pilar utama. Kelima pilar pembangunan tersebut adalah:

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang harus disadari oleh seluruh bangsanya. Kesadaran akan identitas bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut lebih besar..

Oleh karena itulah pembangunan dalam bidang ini perlu terus dilakukan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masa depan.

Penerapan semua kebijakan ekonomi maritim tidaklah mudah, sehingga butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan pangan kedaulatan laut.

Selain itu menghindari eksploitasi sumber daya laut sehingga pengembangan industri perikanan tetap aman. Salah satunya adalah dengan nelayan yang menjadi pilar utama.

Pada pilar ketiga ini lebih mengacu pada pembangunan infrastruktur, contohnya adalah kebijakan pengembangan tol laut. Selain itu ada juga logistik, industri, bidang perkapalan serta pariwisata mairit.

Diplomasi maritim ini turut menjadi pilar yang penting demi menghilangkan konflik yang sering terjadi di wilayah laut. Misalnya saja pencurian ikan dari negara lain, perlombakan, pencemaran lingkungan laut, dll.

Selain diplomasi maritim, demi menjaga konflik maka Indonesia perlu membangun kekuatan serta pertahanan dalam bidang maritim.

Baca Juga: Inilah 9 Potensi Ekonomi Maritim Indonesia!

Manfaat Ekonomi Maritim bagi Indonesia 

Mengacu pada kelima pilar pembangunan serta kebijakan dalam perekonomian maritim, seperti apa manfaat yang dirasakan? Berikut ini beberapa manfaatnya.

Terwujudnya tol laut sangat membantu aktivitas perekonomian antar pulau. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal ekonomi telah meningkat secara berkelanjutan.

Dalam perekonomian maritim pelaku usaha adalah nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat kelautan yang skalanya kecil. Semua pelaku usaha inilah yang akan mendapatkan kesejahteraan jauh lebih baik.

Manfaat lainnya adalah lingkungan kelautan jadi lebih terjaga dan terpelihara. Dampak baiknya adalah sumber daya kelautan akan terus bisa berkelanjutan.

Sulitnya menjangkau daerah terdepan dan tertinggal kini tidaklah sulit dengan hadirnya tol laut dan banyak pelabuhan. Ekonomi yang meningkat dan tentu saja kedaulatan bangsa akan semakin kuat.

Baca Juga: Kepemimpinan Maritim dan Potensi Pengembangan “Blue Economy” Indonesia

Contoh Kegiatan Ekonomi Maritim 

Pada penerapannya, perekonomian maritim bukan hanya dalam bentuk kebijakan saja tetapi juga telah diterapkan secara nyata. Berikut ini beberapa contoh ekonomi maritim yang bisa dipelajari.

Demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan alam laut maka industri besi dan baja pun diciptakan. Industri ini sangat berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara demi menjaga semua aset maritim.

Banyak sumber daya mineral Indonesia yang berada di wilayah perairan. Contohnya saja gas alam, minyak bumi, perak, pasir kuarsa, dll. Semuanya kini telah menjadi industri pertambangan dan energi.

Industri ini memiliki nilai miliaran karena terhubung dengan industri lain seperti makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dll. Industri yang menjadi pemasok bahan baku sumber daya laut ini adalah jenis produk yang bisa langsung digunakan atau dikelola ulang.

Kebijakan tol laut merupakan contoh pembangunan jalan laut. Kelancaran distribusi pun dapat terjadi dengan dibangunnya tol laut. Semua daerah terpencil dapat terjangkau dengan harga logistik yang tidak terlalu tinggi.

Ekonomi maritim yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semuanya membutuhkan peran dari berbagai pihak agar terlaksana dengan lancar.

Jika dikelola dengan baik dan terus dikembangkan, maka Indonesia bisa menjadi negara yang maju dalam bidang maritim.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31% Sepanjang 2022

Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim Indonesia

Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain berupa kekuatan maritim?

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan mencapai 3,25 juta km2. Di mana 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif.

Seharusnya dengan keunggulan tersebut, bangsa Indonesia dapat memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Terdapat lima aspek yang dapat menjadi modal utama dalam menopang penguatan pembangunan negara maritim modern di Indonesia.

Berikut strategi pengembangan ekonomi maritim Indonesia, yaitu:

Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis.

Kesadaran geografis dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan dengan memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya tidak hanya di darat, tetapi juga di laut dengan sistem nilai budaya bahari yang terbuka dan egaliter.

Industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan ekspor-impor dan faktanya setengah dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing bukan Indonesia.

Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern serta tradisional.

Dengan adanya dukungan potensi yang dimiliki, tiap perairan Indonesia berpeluang menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia.

Alasannya, kawasan maritim Indonesia merupakan bagian terbesar dari kawasan ASEAN yang jauh lebih kaya dan memiliki pesona terbaik jika dibandingkan dengan kawasan lain, seperti Mediterania dan Karibia.

Kekuatan ini dapat dikembangkan melalui penyiapan kawasan, event development, dan deregulasi, antara lain CAIT (Cruising Approval for Indonesian Territory) dan CIPQ (Custom, Immigration, Port clearance, and Quarantine), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagai pemandu.

Kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antardaerah atau kawasan, antarsektor, dan antarstrata sosial yang berwawasan lingkungan.

Penataan itu diupayakan melalui pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

Di mana kewenangan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengikutsertakan masyarakat yang dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya.

Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat “payung” (undang-undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat.

Di samping itu, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim.

Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Baca Juga: Menlu Ajak Negara Kepulauan Bermitra Majukan Ekonomi Kelautan

Menyambut ASEAN Connectivity

Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.

Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia. Kelima pelabuhan besar itu diharapkan siap untuk ASEAN Connectivity dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini.

Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity, khususnya pada infrastruktur transportasi.

Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda maka diperlukan harmonisasi regulasi.

Baca Juga : Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara

Exit mobile version