Dikatakan pula bahwa pembangunantersebut tidak hanya kebutuhan mangrove di Kaltara, tetapi juga bisa mengakomodasi daerah lain yang terdekat.
Adapun luas lahannya sekitar 109 hektare untuk dibangun persemaian modern pertama. Jika ini terealisasi, lanjut dia , tentu akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Untuk metode rehabilitasinya, pemerintah akan menggunakan metode silvofishery. Dijelaskan pula bahwa silvofishery adalah suatu pola agroforestri yang digunakan dalam upaya perlindungan di kawasan mangrove.
Gubernur mengatakan bahwa petani dapat memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping kewajiban mereka memelihara hutan mangrove.
“Sistem ini mampu menambah pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove,” kata Zainal.
Pemanfaatan silvofishery, kata Gubernur, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, sistem tersebut telah terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan nelayan secara ekonomis.
“Artinya fungsi mangrove sebagai nursery ground (tempat pembibitan) sering untuk pengembangan perikanan,” ujarnya.
Dengan kata lain, lanjut dia, keuntungan ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain hasil perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah.
“Ini bisa dimanfaatkan di Kaltara. Sebagian tempat di Indonesia juga ada yang telah menerapkan metode ini,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia seluas 600.000 hektare.Dari sembilan provinsi yang ditargetkan, sebanyak 190.000 hektare ada di Kaltara.
Gubernur menyebut Kaltara menjadi yang terbesar dari target pemerintah pusat hingga 2024.
Untuk pengelolaannya, kata Zainal, secara swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan mangrove. Adapun target rehabilitasi itu ada tiga sektor, yakni memulihkan ekosistem mangrove, meningkatkan, dan mempertahankan.
