Hal itu salah satu yang dibahas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui seminar yang bertajuk Ekonomi Maritim Indonesia, kegiatan ini merupakan menuju peringatan Hari Maritim Nasional 2022 melalui bulan leterasi Maritim.
Menurut Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Rifky Setiawan, pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu kebijakan yang sangat strategis, oleh karena itu publik perlu memahami tentang konsep ekonomi maritim untuk pembangunan nasional Indonesia.
“Perlu adanya pemahaman tentang konsep ekonomi maritim secara integral, komprehensif, dan riil. Oleh karenanya, dalam sesi pertama seminar ini, kita akan mengupas bagaimana konsep dari pembangunan ekonomi kemaritiman dan bagaimana kita mengukur ekonomi kemaritiman ini, sehingga dapat menjadi pendorong dalam pengambilan kebijakan pembangunan nasional Indonesia,” kata Rifky Setiawan, di Bogor, Selasa (6/9/2022).
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho bahwa ekonomi maritim berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru.
Potensi Ekonomi Maritim untuk Indonesia 2045
“Ekonomi maritim berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru untuk memperkuat daya saing dan pengurangan kemiskinan, serta ketimpangan,” ujarnya saat menjadi narasumber pada seminar ini.
Pada dasarnya, kerangka konseptual pengembangan ekonomi maritim harus berbasis pada beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup nilai historis, geografi, dan sosio-kultural masyarakat, heterogeneous capital, sistem yang kompleksitas dan kontradiksi, dan tata kelola yang proper.
“Kualitas SDM, infrastruktur, dan penguasaan teknologi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi maritim,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, pada sesi kedua seminar ini dihadiri oleh Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PREPS) BRIN, Purwanto. Dirinya menyampaikan bahwa nilai PDB kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB Nasional yang mencapai Rp10.722 triliun. NIlai PDB kemaritiman turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun.
Hal itu salah satunya disebabkan karena kinerja sektor nonmaritim tumbuh lebih tinggi dibandingkan sektor maritim. Namun, PDB Nasional pada 2020 justru mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen menjadi 11,31 persen.
“Namun demikian, kontribusi PDB maritim terhadap PDB nasional pada 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam situasi goncangan seperti pandemi COVID-19, sektor ekonomi kemaritiman mampu menyerap efek gangguan dan menjadi penyangga perekonomian,” jelasnya.
Purwanto juga menambahkan bahwa penetapan target kontribusi maritim sebesar 12,5 persen di 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan adanya peningkatan kapasitas klaster-klaster potensial yang mencakup sektor perikanan, energi baru dan terbarukan berbasis sumber daya kelautan, hilirisasi industri maritim, pengembangan industri bioteknologi kelautan, peningkatan kapasitas pelabuhan dan tol laut nasional maupun internasional.
“Kontribusi ekonomi maritim pada periode satu dekade terakhir terhadap ekonomi nasional menunjukkan pentingnya upaya kebijakan strategis bagi penguatan kedaulatan maritim dan juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan inklusif,” ungkapnya.
Akibat pandemi COVID-19 memang memberikan pengaruh besar di hampir seluruh sektor di Indonesia. Terkait ekonomi maritim, menurutnya Indonesia memerlukan kebijakan berkelanjutan yang lebih terukur, adaptif dan antisipatif dalam memfasilitasi sektor-sektor ekonomi kemaritiman untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta lebih memiliki ketahanan dalam menghadapi potensi krisis di masa depan.
Pada dasarnya, terdapat tiga klaster strategis yang dapat mendongkrak nilai PDB maritim, yaitu klaster perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata.
Sektor lainnya mencakup klaster bangunan laut, perhubungan, pertahanan dan keamanan, industri maritim, dan industri bioteknologi. Selain itu, terdapat juga klaster-klaster yang tidak teridentifikasi yang disebabkan, karena memang tidak adanya nilai kontribusi atau belum memiliki kontribusi pada nilai PDB maritim.
Seminar Ekonomi Maritim ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Kegiatan ini diselenggarakan dalam memperingati Hari Maritim Nasional 2022 pada 23 September mendatang, Kemenko Marves melalui rangkaian kegiatan Bulan Literasi Maritim yang dilaksanakan pada 22 Agustus hingga 22 September.
Bulan Literasi Maritim ini terdiri dari berbagai kegiatan yang mencakup sektor kemaritiman atau bagian dari tugas dan fungsi Kemenko Marves sebagai kementerian koordinator. Selain itu, Bulan Literasi Maritim juga bertujuan untuk memperluas literasi publik mengenai sektor kemaritiman.
Baca Juga: Apa Langkah Pemerintah untuk Tingkatkan Ekonomi Maritim?
