JAKARTA – Modus kejahatan di Indonesia terus bergeser mengikuti perkembangan teknologi. Kejahatan yang dahulu berlangsung secara konvensional kini merambah transaksi elektronik, jaringan digital, hingga skema lintas negara yang sulit dilacak dengan metode lama. Pergeseran ini menuntut penyidik memiliki kemampuan yang setara dengan kompleksitas modus yang mereka hadapi, bukan sekadar kecepatan dalam mengungkap kasus.
Fenomena ini terlihat jelas dalam sejumlah kasus kejahatan siber dan transnasional yang ditangani institusi penegak hukum sepanjang 2026, sekaligus dalam berbagai upaya penguatan kapasitas penyidik di berbagai daerah.
Kejahatan Siber dan Transnasional Ubah Peta Ancaman
Badan Reserse Kriminal Polri menggelar Rapat Kerja Teknis Reskrim pada Mei 2026 di Jakarta, dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Forum tersebut menyoroti kebutuhan sinergi antarpenegak hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional dan penerapan KUHP baru.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadi salah satu contoh konkret penanganan kejahatan kompleks lintas lembaga. Direktorat ini pernah menjalankan eksekusi kolaboratif bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta sektor perbankan, terkait ribuan rekening yang terhubung dengan ratusan situs perjudian daring. Direktorat ini juga dibentuk khusus untuk memperkuat kapasitas personel dalam menangani kejahatan siber sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta lembaga internasional.
Sertifikasi dan Pendidikan Spesialis Jadi Tumpu Kompetensi
Peningkatan kapasitas penyidik berjalan melalui jalur pendidikan formal di berbagai wilayah. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar Sertifikasi Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Juli 2026, diikuti 113 personel reserse dari berbagai direktorat, mencakup tes tertulis dan simulasi penanganan perkara. Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Santoso menyampaikan bahwa sertifikasi ini bertujuan memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi terukur dalam menjalankan penyelidikan maupun penyidikan.
Di tingkat kepolisian resor, Polres Maros meluluskan 30 penyidik baru melalui Pendidikan Pengembangan Spesialis pada Mei 2026. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Maros Komisaris Polisi Jumanto Agung menyampaikan bahwa program tersebut dirancang membentuk penyidik dengan kemampuan teknis sekaligus integritas, bukan sekadar formalitas administratif.
Kolaborasi Lintas Disiplin Perkuat Konstruksi Perkara
Kompleksitas kejahatan digital juga mendorong penyidik bekerja lintas disiplin. Polri menggelar dialog penguatan internal soal penanganan kejahatan love scamming, menghadirkan narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak, Komnas Perempuan, serta psikolog forensik. Forum ini menegaskan bahwa penanganan kejahatan digital modern memerlukan integrasi antara penyelidikan, analisis forensik digital, perlindungan korban, dan kerja sama lintas sektor.
Pendekatan lintas disiplin semacam ini menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara yang kuat, karena informasi dari berbagai sumber harus dianalisis secara tepat sebelum dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.
Kompetensi penyidik pada akhirnya tidak berhenti pada satu titik pencapaian. Selama modus kejahatan terus berevolusi, proses penyidikan juga dituntut terus menyesuaikan diri, baik dari sisi kemampuan teknis maupun integritas personel yang menjalankannya. Dinamika inilah yang membentuk wajah reserse bekerja di tengah kompleksitas kejahatan masa kini.
Sumber: Merdeka, Detik, Suarakendari, Polrespidiejaya
