Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin: Terlalu Dini Menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Gagal

Oleh: Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M. Si

Guru Besar Hubungan Internasional, Busan University of Foreign Studies (BUFS) Korea Selatan

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

Sepuluh bulan adalah waktu yang terlalu singkat untuk menilai berhasil atau gagalnya sebuah pemerintahan. Menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gagal pada usia pemerintahan yang bahkan belum genap setahun jelas terlalu terburu-buru. Indonesia bukanlah negara kecil, melainkan bangsa dengan 280 juta penduduk, ribuan pulau, serta birokrasi yang kompleks. Butuh strategi, konsolidasi, dan kesabaran agar kerja-kerja besar bisa benar-benar terasa dampaknya.

Namun bukan berarti dalam sepuluh bulan ini tidak ada capaian yang bisa dibanggakan. Justru sebaliknya, banyak langkah penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang arah bangsa. Dari sisi fiskal, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas belanja negara hingga Rp306,7 triliun, termasuk pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah. Langkah ini bukan sekadar penghematan jangka pendek, tetapi upaya membangun kultur baru: efisiensi anggaran. Data resmi pemerintah bahkan menunjukkan potensi kebocoran yang berhasil ditekan mencapai Rp300 triliun, termasuk pada belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang.

Penegakan hukum juga menunjukkan arah yang tegas. Presiden tidak ragu menyatakan bahwa siapa pun yang mengkapitalisasi pangkat dan jabatan akan ditindak tanpa pandang bulu. Komitmen ini tercermin dalam penertiban kartel pangan yang ditaksir merugikan negara hingga USD 6,1 miliar per tahun. Selain itu, pemerintah mengembalikan 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal ke negara dari total lima juta hektare yang bermasalah. Langkah-langkah ini bukan sekadar simbol hukum, tetapi bukti keseriusan memberantas praktik ilegal yang sudah bertahun-tahun mengakar.

Program sosial yang dijalankan pun menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Program makan siang gratis telah menjangkau lebih dari 20 juta siswa hanya dalam delapan bulan, terbukti meningkatkan kehadiran sekolah dan prestasi akademik. Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional dengan alokasi Rp71 triliun untuk menjangkau 82,9 juta orang, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Semua ini bukan retorika, melainkan kerja nyata yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi masa depan. Bahkan dari sektor pangan, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung setelah puluhan tahun lebih dikenal sebagai importir bersih.

Diplomasi dan pertahanan tidak luput dari perhatian. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, membuka jalur diversifikasi ekonomi global. Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat doktrin pertahanan total dengan membentuk enam komando darat, empat belas komando laut, dan tiga komando udara. Kebijakan ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan negara di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu.

Di sisi lain, semangat rekonsiliasi juga menjadi perhatian. Pemerintah memberikan grasi kepada 1.178 narapidana, termasuk tahanan politik, sebagai bagian dari program pembebasan bertahap yang ditargetkan mencapai 44 ribu orang. Kebijakan ini adalah cermin bahwa keadilan tidak hanya dibangun melalui hukuman, tetapi juga lewat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

Semua capaian ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berhenti pada pidato. Mereka sedang bekerja merapikan birokrasi, menata ulang keuangan negara, memperkuat hukum, memberi gizi untuk generasi muda, menjaga kedaulatan, dan merajut rekonsiliasi. Sebagian besar dari kerja-kerja itu mungkin belum langsung tampak, tetapi faktanya sedang berjalan dengan konsisten.

Rakyat tentu berhak untuk tidak sabar, sebab kehidupan sehari-hari sering kali menuntut hasil cepat. Tetapi memberikan cap gagal terlalu dini jelas tidak adil, apalagi ketika data menunjukkan banyak langkah nyata yang sedang dijalankan. Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen. Tujuh bulan kemudian, survei LSI Denny JA mengonfirmasi angka serupa sebesar 81,2 persen, dengan mayoritas responden menilai negara berada di jalur yang benar. Dukungan ini adalah tanda bahwa meski kritik tetap ada, rakyat masih percaya pada arah pemerintahan.

Prabowo Subianto tidak hadir sebagai pemimpin instan. Ia melewati perjalanan panjang, berkali-kali maju dengan tekad tulus, hingga akhirnya diberi mandat oleh rakyat. Kematangan usia dan pengalaman politiknya kini menjadi modal dalam memimpin. Ia tidak ingin melihat wajah ketidakadilan di negeri ini, seperti seorang kakek berusia 70 tahun yang masih harus mengayuh becak demi sesuap nasi. Potret seperti itu adalah simbol ketidakadilan yang hendak ia akhiri dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Karena itu, menilai pemerintahan ini gagal hanya dalam 10 bulan bukanlah sikap yang bijak. Fondasi sedang dibangun, arah sedang ditata, dan strategi sedang dijalankan. Mari kita menilai dengan sabar, mengawal dengan kasih, dan memberi ruang bagi proses besar ini. Pada akhirnya, yang dijaga bukan hanya nama seorang presiden, melainkan harapan besar bagi bangsa. Dengan cinta, doa, dan pengertian, cita-cita itu bisa menjadi kenyataan.