JAKARTA — Pemerintah mengambil langkah progresif untuk memperluas akses kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah resmi bakal memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga menyentuh angka 40 tahun.
Kebijakan strategis ini digulirkan guna mengakselerasi program perumahan andalan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memberikan kelonggaran finansial bagi masyarakat agar bisa menjangkau hunian layak. Keputusan besar ini disepakati dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Rabu (24/6).
“Bahwa komite menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden, kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, usai menghadiri rapat tersebut.
Garansi Bunga Flat 5 Persen di Tengah Gejolak BI Rate
Selain perpanjangan masa angsuran yang dinilai cukup ekstrem, pemerintah membawa kabar baik lain bagi calon debitur. Di tengah tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), pemerintah berkomitmen mengunci suku bunga KPR subsidi untuk rumah tapak di level 5 persen.
Menteri Maruarar menegaskan, keputusan mempertahankan bunga flat ini merupakan bentuk konsistensi nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga daya beli masyarakat kecil dari fluktuasi ekonomi makro. Namun, terdapat perbedaan skema untuk hunian vertikal; pemerintah menetapkan bunga KPR subsidi untuk rumah susun (rusun) sedikit lebih tinggi, yakni di angka 6 persen.
Secara umum, Maruarar menggarisbawahi tiga kesepakatan utama dari rapat komite kali ini: perpanjangan tenor KPR subsidi hingga maksimal 40 tahun, kepastian bunga rumah subsidi tapak tetap 5 persen, dan penetapan bunga rusun subsidi sebesar 6 persen.
Obral Insentif demi Genjot Target 350 Ribu Unit
Guna menyukseskan peta jalan perumahan nasional ini, pemerintah telah mencadangkan kuota jumbo sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Maruarar secara khusus meminta Badan Pengelola (BP) Tapera untuk melipatgandakan kinerja dan memperketat sinergi dengan sektor perbankan serta asosiasi pengembang (developer).
“Tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Sudah disiapkan kuota 350.000, supaya bekerja dengan keras berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang,” imbuhnya.
Tidak berhenti di sektor pembiayaan, intervensi pemerintah juga menyasar sisi perizinan dan perpajakan fiskal. Guna menekan harga jual dan mempercepat birokrasi di lapangan, pemerintah siap menggelontorkan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Rangkaian stimulus komprehensif ini diharapkan tidak hanya menjadi pemacu roda industri properti, melainkan menjadi jembatan riil bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki aset properti pertama mereka dengan cicilan yang jauh lebih ringan dan terjangkau.