Inanegeriku – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap berjalan meski pasca pemilihan presiden di tahun 2024. Asalkan, penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya tetap sejalan dengan arah kebijakan yang saat ini berjalan.
Hal ini diungkap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Dia juga menuturkan kalau proyek pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara juga berjalan dengan baik.
“Ini untuk IKN, kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? saya yakin 100 persen bisa berjalan terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi itu lain cerita lagi,” ujar dia dalam rapat tersebut, Jumat (9/6/2023).
Baginya, tidak ada masalah siapapun yang nantinya menggantikan Jokowi pasca kontestasi politik di 2024. Bahlil menegaskan kalau dia tetap akan berada pada posisi yang independen.
“Saya, siapa aja, yang penting sejalan dengan Pak Jokowi. Karena saya harus tetap independen tidak berpartai dan semuanya baik-baik aja,” bebernya.
Dia mengungkapkan saat ini sudah ada 228 perusahaan yang telah sepakat untuk menaruh investasinya. Itu tercatat dari jumlah Letter of Interest (LoI) penanaman investasi ke IKN Nusantara.
“Saya ingin mengatakan bahwa PP terkait dengan kemudahan investasi dan insentif IKN sudah kita juga buatkan. Kalau ditanya seberapa serius mereka? nanti, sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya yang itu di-cover oleh APBN begitu Itu selesai, masuk. Baru investasi real-nya masuk karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai,” ujar Bahlil menjelaskan.
Pembangunan IKN Diawasi
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara.
“Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana,” kata Luhut dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab dia tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.
“Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas,” kata dia.
Baca Juga: 6 Upaya Meningkatkan Ekonomi Maritim di Indonesia
