Jakarta: Sejumlah berita dalam negeri kembali menarik perhatian para pembaca di kanal ekonomi. Adapun berita Garuda Indonesia menawarkan pensiun dini dan pemotongan gaji bagi karyawannya menjadi informasi yang paling banyak dibaca pada Minggu, 6 Februari 2022.
Masih ada berita lainnya yang juga masuk dalam daftar populer harian ekonomi. Berikut rangkuman berita selengkapnya:
1. Siap-Siap! Tarif 2 Tol Dalam Kota Ini Bakal Naik
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengumumkan dalam waktu dekat perseroan akan melakukan penyesuaian atas tarif dua ruas tol dalam kota atau Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.
Penyesuaian tarif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 74/KPTS/M/2022.
2. Pengusaha Keluhkan Lonjakan Volume Impor Baja
Para pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengeluhkan kenaikan volume impor baja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor baja mengalami kenaikan sebesar 23 persen, semula 3,9 juta ton pada 2020 menjadi 4,8 juta ton pada 2021.
3. Lapor ke BEI, Bos Garuda: Kami Tak Ada Rencana PHK Massal!
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) perseroan tidak ada rencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Sejauh ini, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu masih fokus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses PKPU tersebut tengah berlanjut dengan perpanjangan waktu hingga 21 Maret 2022.
4. Maret, Arab Saudi Naikkan Harga Minyak untuk Pasar Asia
Saudi Aramco telah menaikkan harga untuk semua kadar minyak mentah yang dijualnya ke Asia pada Maret dari Februari, sejalan dengan ekspektasi pasar. Sedangkan harga minyak dunia berpotensi terus menanjak ditopang oleh ketidakpastian geopolitik.
5. Tekan Biaya Operasional, Garuda Tetap Tawarkan Pensiun Dini hingga Pemotongan Gaji
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terus melakukan upaya efisiensi biaya operasional perseroan, mulai dari penawaran pensiun dini hingga pemotongan gaji. Langkah tersebut dilakukan demi menyelamatkan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
