JAKARTA — Kecepatan menangkap pelaku sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan reserse di mata publik. Namun, praktik penyidikan modern di Indonesia menuntut ukuran yang lebih substantif: seberapa kokoh alat bukti yang dibangun dan seberapa taat penyidik pada prosedur hukum. Pergeseran paradigma ini memfokuskan integritas proses sebagai fondasi utama penegakan hukum.
Ujian nyata komitmen tersebut terlihat saat menangani eskalasi keamanan terbaru. Ketika muncul dugaan kelompok Anarko hendak menunggangi aksi demonstrasi di Gedung DPR, kepolisian merespons dengan penyidikan terukur. Melalui pengumpulan alat bukti yang presisi, polisi berhasil menangkap 65 terduga perusuh sekaligus mencegah potensi kerusuhan meluas.
Lebih dari itu, penyidik membongkar modus pendanaan kelompok ini yang bersembunyi di balik penggalangan dana fiktif bertajuk Charity for NTT. Pengungkapan ini membuktikan bahwa jajaran reserse tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan lewat penelusuran fakta yang akurat.
Dari Pengungkapan Cepat ke Proses Akuntabel
Pendekatan berbasis alat bukti dalam membongkar kedok kelompok perusuh sejalan dengan garis kebijakan institusi. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menempatkan penguatan kualitas SDM penyidik sebagai prasyarat profesionalisme. Kapolri mengingatkan bahwa modus kejahatan terus berkembang—seperti aksi anarkisme yang mengeksploitasi simpati publik lewat donasi palsu—sehingga membuka celah hukum baru.
Jajaran reskrim diinstruksikan menyesuaikan paradigma dengan kerangka hukum acara yang lebih ketat agar setiap tindakan penyidik dapat diuji secara terbuka. Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan internal terus diperkuat guna memastikan penyidikan berjalan dengan akuntabilitas tinggi dan hati nurani hukum.
Kewenangan Penyidik dan Batas Penggunaannya
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Syahardiantono menegaskan bahwa kewenangan penyidik merupakan amanah yang wajib digunakan secara bertanggung jawab. Kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Prinsip ini berpijak pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman sikap dan perilaku pejabat Polri. Guna menjaga keterbukaan, Bareskrim juga membuka Sentra Pelayanan Konsultasi Reserse agar masyarakat dapat memantau perkembangan perkara secara langsung.
Objektivitas di Tengah Tekanan Opini Publik
Tantangan terberat penyidikan berbasis alat bukti muncul pada perkara yang terlanjur viral di media sosial. Opini publik sering kali membentuk vonis sosial sebelum proses penyidikan selesai. Namun, pengungkapan modus Charity for NTT membuktikan bahwa tekanan opini tidak boleh menggantikan prosedur pembuktian resmi.
Kejaksaan Agung turut mengingatkan publik untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja berdasarkan alat bukti sah. Integritas penyidikan diuji dari keteguhan penyidik untuk tidak melompati prosedur hukum demi memenuhi sorotan media.
Kepercayaan masyarakat lahir dari cara sebuah kasus dibangun secara bertahap dan transparan. Ketika alat bukti disusun dengan cermat dan kewenangan dijalankan dalam koridor hukum, semangat #ReserseBekerja hadir secara nyata: profesional dalam proses, teguh dalam integritas.
Sumber: Jurnal Penelitian Nusantara, MetroTV, Detik
