JAKARTA – Danantara Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) resmi memulai langkah strategis dalam penanganan pascabencana. Melalui inisiatif BUMN Peduli, direncanakan pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal di wilayah terdampak, khususnya Aceh dan Sumatera Utara.
Proyek kemanusiaan ini dilakukan dengan koordinasi ketat bersama pemerintah daerah guna memastikan aspek keselamatan dan kelayakan huni bagi warga.
Kehadiran BUMN Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara
Chief Operational Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban BUMN sebagai perusahaan milik rakyat.
“Danantara Indonesia dan BP BUMN hadir untuk mendampingi warga yang terdampak, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta membantu masyarakat menjalani proses pemulihan secara bertahap,” ujar Dony dalam keterangan resminya (21/12/2025).
Ribuan Relawan dan Armada Truk Logistik Dikerahkan
Selain pembangunan infrastruktur hunian, BUMN juga mengerahkan kekuatan personel dan armada besar untuk mendukung masa tanggap darurat:
-
1.066 Relawan Lintas Sektor: Tim ahli dan tenaga bantuan lapangan yang diterjunkan langsung ke lokasi.
-
109 Armada Truk Kemanusiaan: Membawa bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Aceh menjadi salah satu prioritas penyaluran awal bantuan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan tingkat keparahan dampak bencana di lapangan.
Detail Bantuan Kemanusiaan BUMN Peduli
Pemerintah memastikan bantuan yang disalurkan bersifat komprehensif, mencakup berbagai sektor penting:
-
Kebutuhan Dasar: Sembilan bahan pokok (sembako), air bersih, dan obat-obatan.
-
Perlengkapan Ibu & Anak: Susu bayi, popok, serta kebutuhan gizi dasar anak.
-
Fasilitas Pengungsian: Tenda komunal, selimut, alat shalat, dan pakaian layak pakai.
[Image: Ilustrasi pengiriman bantuan logistik BUMN untuk korban bencana]
Sinergi Terintegrasi untuk Pemulihan Berkelanjutan
Inisiatif BUMN Peduli berfungsi sebagai wadah koordinasi agar kontribusi seluruh perusahaan milik negara dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Melalui manajemen logistik yang terpusat, bantuan diharapkan tidak menumpuk di satu titik, melainkan merata ke seluruh pelosok wilayah yang membutuhkan.
“Seluruh bantuan akan terus disalurkan dengan mengedepankan koordinasi bersama pemerintah daerah agar penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dapat berjalan tertib,” tutup Dony.
