JAKARTA – Mantan Menteri ESDM yang juga Eks Dirut KAI, Ignasius Jonan, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (3/11/2025) sore. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini memicu spekulasi, terutama terkait polemik Kereta Cepat Whoosh dan kemungkinan Jonan kembali ke pemerintahan.
Usai pertemuan, Jonan membantah agenda utama adalah pembahasan Kereta Cepat. Ia menyebut diskusi berpusat pada tiga hal utama:
- Peran serta Prabowo dalam diplomasi luar negeri yang aktif.
- Pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Program-program yang bersifat kerakyatan dan keberpihakan pada keadilan sosial.
Jawaban Tegas Soal Tawaran Masuk Kabinet
Wartawan lantas mencecar Jonan mengenai apakah Presiden Prabowo memberikan tawaran agar Jonan ditawari masuk kabinet Merah Putih.
Jonan secara spesifik membantah adanya tawaran jabatan. Ia menyebut pertemuannya murni hanya diskusi.
“Oh, enggak, enggak ada (tawaran). Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu saja kok. Boleh dong,” ujar Jonan.
Meskipun demikian, Jonan memberikan sinyal kesiapan jika memang diberi amanah. Ia menegaskan, sebagai warga negara, dirinya siap bekerja untuk negara jika mampu.
“Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih, ya (siap). Itu saja sih. Ya tergantung yang ngasih tugas,” jelas Jonan.
Profil Singkat Jonan dan Reputasi Reformasi
Ignasius Jonan dikenal sebagai sosok reformis. Reputasinya mulai menanjak saat menjabat sebagai Dirut PT KAI (2009-2014).
- KAI: Ia mereformasi total pelayanan kereta api. Kebijakan ikoniknya adalah menghapus KRL kelas ekonomi tanpa AC dan menerapkan sistem tapping ticket.
- Menteri: Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri ESDM.
- ESDM: Program unggulannya di ESDM termasuk program BBM satu harga dan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport.
Dalam pertemuan itu, Jonan juga membantah pembahasan Kereta Cepat. Padahal, Jonan dikenal sebagai penentang keras proyek tersebut sejak menjabat Menhub, bahkan menolak penggunaan APBN untuk membiayainya.
Kesiapan Jonan ditawari masuk kabinet ini kini menjadi salah satu tanda tanya besar, mengingat rekam jejaknya yang tegas dan independen.
